Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih memiliki kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) yang mencapai Rp166,84 triliun hingga Agustus 2026. Nilai tersebut merupakan akumulasi piutang yang belum dibayarkan pemerintah, termasuk carryover piutang dari 2025 sebesar Rp54,4 triliun.
Direktur Keuangan Pertamina Mega Satria mengungkapkan besarnya piutang tersebut dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8). Menurutnya, saldo piutang terdiri atas subsidi dan dana kompensasi yang menjadi hak Pertamina dari pemerintah.
"Saldo piutang subsidi di Rp24,4 triliun dan saldo piutang dana kompensasi di Rp142,44 triliun. Dengan total saldo piutang di Rp166,84 triliun," kata Satria dalam rapat tersebut.
Satria menjelaskan, sepanjang 2026 nilai realisasi subsidi dan dana kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) serta LPG telah mencapai Rp236,98 triliun. Dari jumlah tersebut, subsidi tercatat sebesar Rp76,58 triliun, sedangkan dana kompensasi mencapai Rp160,4 triliun.
Namun, dari total realisasi tersebut, Kementerian Keuangan baru melakukan pembayaran sebesar Rp141,53 triliun hingga 6 Agustus 2026. Pembayaran itu juga mencakup sebagian pembayaran carryover piutang tahun 2025 sebesar Rp17,03 triliun.
" Kementerian Keuangan telah melakukan pembayaran sebesar Rp63,49 triliun untuk subsidi dan melakukan pembayaran piutang dana kompensasi sebesar Rp61,3 triliun," jelas Satria.
Besarnya piutang tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama DPR karena berkaitan dengan keberlanjutan pembiayaan penyediaan energi bersubsidi. Pemerintah perlu memastikan mekanisme pembayaran kepada Pertamina tetap berjalan agar kewajiban pelayanan energi kepada masyarakat tidak terganggu.
Meski demikian, Pertamina memastikan tetap menjalankan penyaluran energi bersubsidi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Perusahaan juga terus melakukan pengendalian terhadap penyaluran BBM agar subsidi dapat diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
"Dapat kami sampaikan bahwa Pertamina senantiasa konsisten menjaga ketahanan energi nasional dengan tetap mengupayakan pengendalian penyaluran BBM," ujar Satria.
Dalam rapat tersebut, Pertamina juga memaparkan realisasi penyaluran BBM dan LPG hingga Juli 2026. Konsumsi Biosolar tercatat mencapai 11,18 juta kiloliter (KL), Pertalite 16,54 juta KL, JBT Minyak Tanah sekitar 300 ribu KL, sementara LPG tabung 3 kilogram mencapai 5,05 juta metrik ton (MT). Data tersebut menunjukkan besarnya peran Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi bersubsidi sekaligus menggambarkan besarnya kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi pemerintah.
